Israel Kembangkan Nuklir Tanpa Sepengetahuan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Militer Israel dilaporkan membuat senjata nuklir tanpa izin dari pemerintah atau parlemen Knesset.

Kebijakan Israel adalah tidak mengakui atau menyangkal bahwa negara itu memiliki senjata nuklir. Namun, perkiraan oleh perusahaan intelijen terkemuka menunjukkan negara itu memiliki antara 80 dan 400 hulu ledak nuklir, menjadikannya satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah.

Tel Aviv mulai mengerjakan reaktor nuklir Dimona pada 1958 tanpa memberi tahu anggota pemerintah atau parlemen Israel (Knesset), ungkap sejarawan Israel dan kontributor Haaretz, Adam Raz, seperti dilansir dari Sputniknews, 20 Januari 2019.

Baca: Israel Perketat Keamanan Instalasi Nuklir karena Ancaman Iran

Adam Raz mengutip setumpuk dokumen utama yang menurut laporan ia terima dari sumber rahasia di sebuah acara akademik.

Di antaranya adalah dokumen resmi termasuk catatan, memorandum, draft dan ringkasan oleh pejabat senior Israel saat itu, termasuk Israel Galili, penasihat perdana menteri Levi Eshkol dan Golda Meir, Levi Eshkol, anggota kabinet Yigal Allon dan komandan IDF Moshe Dayan, kepala pertahanan yang kemudian menjadi Perdana menteri Shimon Peres, dan diplomat senior Abba Eban, yang membantu Raz mengumpulkan detail-detail penting tentang proyek rahasia.

Reaktor Nuklir Dimona pada 2009.[Haaretz]

Koran-koran mengungkapkan bahwa Galili memiliki beberapa kekhawatiran tentang upaya nuklir, yang dikenal sebagai "the enterprise" termasuk potensinya untuk merusak status moral Israel, atau menyebabkan Presiden Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser menyerang Israel. Akhirnya, dia khawatir program itu bisa menghasut Kairo untuk mulai mengerjakan program nuklirnya sendiri.

Baca: Iran Minta IAEA dan PBB Inspeksi Fasilitas Nuklir Israel

Dokumen-dokumen juga menunjukkan bahwa biaya reaktor Dimona, diperkirakan sekitar US$ 53 juta oleh Peres pada bulan April 1962, direvisi ke atas oleh Alon menjadi "tiga kali" US$ 60 juta (Rp 850 miliar) yang dibahas oleh kabinet pada tahun 1964.

Sebuah dokumen tak bertanggal, kemungkinan ditulis antara tahun 1963 dan 1966, mengindikasikan bahwa biaya sesungguhnya mungkin mencapai US$ 340 juta (sekitar US$ 2,75 miliar atau Rp 39 triliun saat ini)

• 1
• 2
• Selanjutnya